Baznas Kabupaten Kulonprogo menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pengentasan Kemiskinan di RM Saiyo, Rabu (20/11/2019). Narasumber selain Ketua Baznas Drs H Abdul Madjid, juga Drs Eka Pranyata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) dan Indra Cahya dari Bappeda Kulonprogo.

Menurut Ketua Panitia H Bima Prasetiya SH MM, yang diundang dalam FGD ini dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, organisasi masyarakat, keagamaan, wanita, maupun LazisNU dan LazisMU.

Ketua Baznas Kulonprogo Drs H Abdul Madjid memaparkan capaian dan program Baznas. Januari hingga Oktober 2019 penghimpunan mencapai Rp 6.618.358.703, dan pentasyarufan atau penyaluran sejumlah Rp 4,5 milar atau 68,7 persen. "Kami dalam pentasyarufan memfokuskan pada program Kulonprogo Takwa, Cerdas, Peduli, Makmur, dan Sehat," katanya.

Kadinas PPPA Kulonprogo Drs Eka Pranyata dengan materi "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan" menyatakan dalam strategi penurunan kemiskinan bisa dengan ditambah pendapatannya dan dikurangi beban pengeluarannya. Ditambah pendapatannya adalah dengan peningkatan ketrampilan, pemberdayaan, wirausaha yang dilakukan mandiri serta rutin. "Untuk pemberdayaan saat ini disasar kepada generasi muda, yakni usaha sablon, menjahit, bordir atau pengelolaan usaha yang ada di remaja masjid," katanya.

Indra Cahya dari Bappeda menyatakan dalam upaya penurunan kemiskinan secara makro tidak langsung diserang warga miskinnya, tetapi perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Harus menurunkan pengangguran, investasi harus masuk. Karena investasi masuk otomatis nanti pertumbuhan ekonomi meningkat.

Menurut Indra Cahya, secara mikro perlu pembenahan data, dari tahun 2011 sampai 2016 menggunakan data Album Kemiskinan. Kemudian berhenti di tahun 2016 karena diwajibkan menggunakan data kemiskinan dari Kementerian Sosial (Kemensos). Ternyata datanya kurang akurat, jadi masih ada yang harusnya di data miskin itu ada nama kemudian indikatornya misalnya rumahnya masih belum bagus, jamban masih belum memenuhi syarat, sanitasi belum layak dan sebagainya.